Membuka Hub Diplomatik dengan Israel????

Belum usai perhitungan suara Pemilu 1999, PDI Perjuangan (PDI-P) sudah menampilkan rencana kontroversialnya: Membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Anggota Balitbang PDI-P, Subagio Anam, mengatakan kepada koran Israel Ha’aretz bahwa pihaknya akan mengembangkan hubungan dengan Israel untuk membawa kesejahteraan keseluruh wilayah.Kepada Republika tokoh PDI-Pberagama Nasrani, Aberson Marle Sihaloho, juga
menegaskan bahwa PDI-P berpandangan tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut Aberson, membuka hubungan dan mengakui Israel merupakan sikap yang sesuai dengan UUD 1945. Aberson mengecam sikap Menlu Alatas yang hanya mengakui Palestina, tetapi tidak mau mengakui Israel.Seruan agar Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel sudah lama terdengar. Di antara tokoh yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Israel adalah LB Moerdani dan Abdurrahman Wahid. Selain beberapa kali mengunjungi Israel, Abdurrahman Wahid juga sering mengeluarkan pernyataan yang mendesak agar Pemerintah RI segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Terakhir, ketika tampil dalam acara Partai-Partai di TPI 24 Mei 1999, Abdurrahman Wahid mengatakan: ”Anda bayangkan, coba Indonesia mengakui UniSoviet dan mengakui RRC. Itu suatu negara di mana anggarandasarnya mengatakan bahwa Atheisme itu adalah bagian dari kehidupan negara, kita akui sebagai negara. Israel itu masih mengakui Tuhan. Anda tidak mau mengakui. Siapa yang bodoh?”Sejak Perjanjian Damai antara Pemerintah Israel dengan PLO ditandatangani pada bulan September 1993, di Indonesia sudah muncul beberapa desakan agar
Indonesia segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tanggal 13 September 1993, Harian Kompas menulis pernyataan Menhankam Edi Sudradjat yang mengatakan bahwa jika negara-negara Arab sudah menjalin hubungan dengan Israel, maka mengapa Indonesia tidak menyusulnya.Kelihatannya, yang ”bernafsu” untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel bukan hanya orang Indonesia. Pihak Israel selama ini juga sangat aktif dalam melobi Indonesia, agar membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Awal Oktober 1993, dalam sidang WTO (World Tourism Organization) di Denpasar Bali, Israel mengirimkan dua pejabat tingginya, yaitu Daniel Megiddo (Dubes Israel di Singapura) dan Mordechai Ben Ari (Deputi Direktur Jenderal Departemen Pariwisata Israel).

Tak lama kemudian, pada tanggal 15 Oktober 1993, Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin mampir ke Jakarta dan menemui Presiden Soeharto di Jalan Cendana. Selama satu jam, Rabin berbicara dengan Presiden Soeharto dan mendesak Indonesia agar bersedia membuka hubungan dengan Israel. Kunjungan Rabin itu begitu tiba-tiba, sehingga terkesan mendadak dan rakyat Indonesia tidak sempat bereaksi.Pada tanggal 22 Februari 1994, Republika memberitakan bahwa lima senator Amerika Serikat yang berkunjung ke Jakarta juga ikut-ikutan mendesak
Indonesia agar segera membuka hubungan dengan Israel. Pada bulan Februari 1994, Israel mengundang empat wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Tel Aviv dan melakukan wawancara eksklusif dengan Rabin. Dalam kesempatan tersebut, Rabin mengungkapkan harapannya agar hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel segera direalisasikan. Gara-gara ikut dalam rombongan wartawan itu, pengurus ICMI Nasir Tamara akhirnya didemo mahasiswa.Masih dalam tahun itu juga, pada bulan Oktober 1994, empat tokoh masyarakat diketahui berkunjung ke Israel. Mereka adalah Abdurrahman Wahid (NU), Habib
Chirzin (Muhammadiyah), Djohan Effendi (Departemen Agama), dan Bondan Gunawan (Forum Demokrasi). Keempatnya diundang untuk menghadiri sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Institut Harry S Truman, dan sekaligus menyaksikan penandatanganan perjanjianperdamaian antara Jordania dan Israel.Sepulang dari Israel, Abdurrahman Wahid menyerukan perlunya Indonesia segera
membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah itmenurutWahid, akan menguntungkan posisi Indonesia di dunia internasional. Jika Arab saja sudah menjalin hubungan dengan Israel, maka mengapa Indonesia — yang tidak terlibat konflik denganIsraeljustrumempermasalahkannya? (Garta, 26 November 1994).

Berbagai desakan dari kalangan ”koalisi pro-Zionis-Israel” agar Indonesia
segera membuka hubungan dengan Israel, membuat posisi Indonesia cukup sulit.
Bagi Israel, hubungan diplomatik dengan Indonesia tentunya menjadi sangat
berarti, sebab Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di
dunia. Ketika itu, Indonesia juga sedang menduduki jabatan sebagai Ketua
Gerakan Non-Blok.

Selama ini, desakan agar Indonesia segera membuka hubungan diplomatik dengan
Israel senantiasa mendapat tantangan keras di dalam negeri Indonesia.
Tanggal 19 September 1993, sekitar 15.000 kaum Muslim Indonesia melakukan
protes dan apel anti-Israel di halaman Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru,
Jakarta.

Menyambut kedatangan Yitzak Rabin di Jakarta, juga muncul aksi demonstrasi
yang dilakukan oleh HIPMAZ (Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Anti-Zionis) di
Jakarta. Mensesneg Moerdiono akhirnya menjelaskan bahwa dalam menerima
kedatangan Rabin di Jakarta, Presiden Soeharto bukan bertindak sebagai
Presiden RI, melainkan sebagai Ketua Gerakan Non-Blok. Tentang kedatangan
dua petinggi Israel di Denpasar, Menko Polkam Soesilo Soedarman menjelaskan
bahwa mereka datang bukan atas undangan Indonesia, melainkan atas undangan
WTO.

Dari kalangan Islam, almarhum Lukman Harun termasuk yang sangat gigih dalam
menolak untuk membuka hubungan dengan Israel. Desakan lima senator Amerika
Serikat juga segera mendapat respons dari kalangan kaum Muslimin Indonesia.
Lukman Harun memprotes keras aksi lima senator Amerika Serikat. Sebelumnya,
dalam seminar di UII Yogyakarta, 13-18 Januari 1992, Lukman Harun sudah
mengatakan: ”Kalau ada orang Indonesia yang berusaha untuk mengakui Israel
serta untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, maka kami segera
menjawab atau pun membantah usaha-usaha atau pun pernyataan yang akan
mengakui Israel tersebut.”

Pada tanggal 19 September 1993, KISDI mengeluarkan pernyataan: ”Pembukaan
hubungan diplomatik antara RI dengan Israel bertentangan dengan
prinsip-prinsip Gerakan Non Blok. Karena itu, membuka hubungan diplomatik
berarti mengakui eksistensi kolonialisme serta menyakiti perasaan umat Islam
sedunia, dan umat Islam Indonesia khususnya.

Sejauh ini Pemerintah Indonesia masih dapat bertahan dari desakan ”koalisi
pro-Zionis-Israel” tersebut. Pada 30 November 1987, Presiden Soeharto
menegaskan bahwa konflik di Timur Tengah hanya dapat diselesaikan jika
rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaan untuk mendirikan negara yang
berdaulat di tanah airnya yang dicaplok oleh Israel. Presiden menegaskan
bahwa Israel harus angkat kaki dari wilayah yang didudukinya dalam Perang
1967, termasuk Yerusalem.

Dalam Sidang KTT OKI ke-6 di Dakar, Senegal, tahun 1991, Presiden Soeharto
mengatakan: ”Perdamaian hanya dapat ditegakkan dengan memberikan hak
menentukan nasib sendiri kepada rakyat Palestina dan penarikan tanpa syarat
pasukan pendudukan Israel dari seluruh wilayah Arab yang diduduki, termasuk
Al Quds Al-Syarif, Dataran Tinggi Golan, dan Lebanon Selatan.”

Sikap Indonesia tersebut masih dipegang erat hingga kini. Dasarnya adalah
konstitusi negara RI, yang menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu
adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan. Bagi Indonesia, pendudukan Israel atas wilayah yang
didudukinya adalah suatu bentuk penjajahan, dan karena itu, menjalin
hubungan diplomatik dengan Israel dapat diartikan sebagai ”dukungan”
terhadap Sang Penjajah. Sejak awalnya, Israel didirikan dengan teror dan
pengusiran warga Palestina. Apalagi, Israel juga tidak pernah mau mentaati
Resolusi DK PBB No 242 dan 338 yang meminta agar Israel mundur dari wilayah
yang didudukinya dalam perang tahun 1967.

Sampai sekarang, negara Zionis Israel masih tetap konsisten dengan ”watak
abadinya”, yaitu ingkar janji (khianat). Sesuai dengan Perjanjian Oslo
tahun 1993, tanggal 4 Mei 1999 merupakan batas terakhir pemerintahan otonomi
Palestina. Tetapi, Arafat ditekan oleh Israel dan induk semangnya, Amerika
Serikat, agar tidak memproklamasikan negara Palestina. Pada tanggal 29 April
1999, Netanyahu dengan sombongnya mengatakan: ”Hari ini Arafat telah
mundur. Dia mundur karena dia tahu tak akan memberikan apa yang dimintanya.
Selama saya masih menjadi Perdana Menteri, dia tahu bahwa negara Palestina
tak akan terbentuk.”

Masalah Jerusalem Timur, yang dituntut oleh Arafat untuk menjadi ibukota
negara Palestina Merdeka, sampai sekarang masih menjadi masalah rumit. Tahun
1947, PBB telah memutuskan Jerusalem menjadi kota internasional di bawah
naungan PBB. Tetapi Israel tidak peduli. Pada tahun 1967, Israel sudah
mencaplok seluruh Jerusalem dan menjadikannya sebagai ibukota negara Israel.

Tanggal 5 Desember 1949, David Ben Gurion sudah menegaskan: ”Jerusalem
adalah jantung dari jantungnya Israel.” PBB menolak klaim Israel tersebut.
Tetapi, negara Zionis itu malah menantang, dan pada tanggal 11 Desember
1949, menyatakan bahwa Jerusalem telah menjadi ibukota Israel sejak hari
pertama berdirinya. Semula, negara-negara Barat sendiri tidak mau
memindahkan Kedubesnya ke Jerusalem. Tetapi, dengan modal kesabaran,
kelicikan, dan budaya suap khas Zionis Yahudi, lama-lama negara-negara Barat
takluk terhadap Israel. Tahun 1990, Senat dan Kongres AS mengeluarkan
resolusi bahwa Jerusalem adalah ibukota Israel dan harus tetap menjadi
ibukota Israel.

Mencermati bernafsunya PDI Perjuangan dan Abdurrahman Wahid untuk membuka
hubungan diplomatik dengan Israel, kita patut bertanya, apakah sudah saatnya
Indonesia jatuh ke dalam pelukan Zionis? Apakah hal itu merupakan imbalan
yang harus dibayar oleh ”koalisi pro-Zionis-Israel” atas kemenangan Pemilu
1999 ini? Jika hal itu benar, alangkah malangnya bangsa ini.

Jangan hanya karena membela suara minoritas,suara mayoritas jadi terabaikan………….

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Komentar

  • Tio Alexander™  On Juni 28, 2010 at 9:17 pm

    “..sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan…” Pembukaan UUD 45

    Sudah jelas Zionisme adalah penjajah, masih kurang bukti apa lagi?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: